Menengok Pendidikan Kewarganegaraan Kita

Jangan tanyakan apa yang dapat Negara perbuat padamu, tanyakanlah apa yang dapat kamu perbuat untuk Negara…”

Kata-kata di atas merupakan kutipan dari Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf Romawi Kuno, yang kemudian populer saat John F. Kennedy melantangkannya dalam pidato pelantikan sebagai presiden AS ke-35, 20 Januari 1961.

Kutipan ini sengaja diletakkan di awal tulisan sebagai representasi doktrin Cinta Negara, sebuah pemikiran yang menjadi dasar dan tujuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan sejak tingkat SD hingga perguruan tinggi. Di tingkat SD – SMA, dahulu didapati pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) sebagai salah satu mata pelajaran yang mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, terdapat Kewiraan sebagai salah satu mata kuliah umum wajib di semester awal perkuliahan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI No.267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar siswa/ mahasiswa dapat menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara.

Sementara tujuan khusus dari Pendidikan Kewarganegaraan antara lain:

1. Agar dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab.
2. Agar menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
3. Agar memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Tujuan-tujuan di atas dan kutipan penggugah semangat dari Cicero akan menjadi doktrin Cinta Negara yang bersifat sepihak. Karena tujuan Pendidikan Kewarganegaraan hanya menitikberatkan pada pembentukan warga negara sesuai dengan keinginan negara. Warga Negara tunduk dan patuh pada hukum serta siap sedia membela negara tanpa mempertanyakan apa yang dapat diperbuat negara untuk menciptakan kemakmuran bagi segenap Warga Negara dan membuat Warga Negara semakin mencintai negaranya.

Ditambah lagi, Pendidikan Kewarganegaraan sebagian besar diberikan melalui sistem menghapal yang minim analisis serta studi komparasi antara Undang-Undang dan realitas yang ada di masyarakat.

Jadilah, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi pendidikan yang dogmatis yang umumnya tak mampu melekatkan sense of belonging  siswa didil kepada negara ini.

Pendidikan kewarganegaraan: Apa dan siapa?

Apa sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu dan kenapa harus mengulik serta membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan yang bertahun-tahun sudah dicekokin  ke kita selama di jenjang pendidikan ?

Mari kita kritisi kembali dengan selalu membandingkannya ke berbagai realitas yang terjadi di sekitar kita. Mari kita menelaah kembali dengan melihatnya dari dua sisi, dari sisi hubungan warga dan negara serta dari sisi hubungan negara dan warganya.

Maksud dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Pasal 37 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah untuk membentuk individu menjadi warga yang memiliki  rasa kebangsaan, cinta tanah air serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Maka, mari kita wujudkan keinginan negara dengan memiliki rasa kepedulian dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Karena Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah mengkomunikasikan, mempelajari dan mengkaji mulai dari individu hingga negara dan status-status lainnya yang meliputi hubungan warga dengan negara; hubungan antar warga dan hubungan antar negara yang seharusnya bersifat timbal balik, tidak hanya menitikberatkan pada satu subjek saja.

Tentang Warga

Secara definitif, warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara dan  memiliki hubungan dengan negara berupa hak dan kewajiban secara timbal balik.

Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan antara warga dengan negara.

Kewarganegaraan terdiri dari dua pengertian :

1.       Secara Yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga dengan negara yang menimbulkan konsekuensi hukum dengan tanda, misalnya Akta Kelahiran, Tanda Identitas Warga negara dan sebagainya.

2.       Secara sosiologis ditandai dengan adanya ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Tentang Negara

Berbagai konsep tentang negara telah banyak dipaparkan oleh beberapa akademisi dan pakar ilmu politik.

Dr. Wiryono Projodikoro, SH mengemukakan negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah dengan mengakui adanya suatu kekuasaan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.

Sedangkan Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan negara sebagai perkumpulan manusia yang hidup bersama dan bekerjasama mengejar tujuan bersama di wilayah tertentu dan diperintah  oleh sejumlah penguasa yang  menuntut ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Dari kedua definisi di atas, Dr Wiryono menekankan adanya pengakuan bersama (yang tentunya didahului dengan sebuah kesepakatan) dari sekelompok atau beberapa kelompok mengenai adanya sebuah kekuasaan atas diri mereka untuk mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok-kelompok tersebut. Pengakuan atau kesepakatan bersama ini merupakan sebuah kontrak sosial yang melibatkan dua pihak yaitu negara sebagai pengurus dan warga sebagai pihak yang patuh.

Sementara Profesor Miriam lebih spesifik lagi mendefinisikan negara sebagai sekelompok manusia yang memiliki tujuan bersama. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa tujuan akhir dari setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth).

Dalam hal ini, pengelola negara sebagai representasi dari negara itu sendiri dan warga negara perlu mengetahui tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bila melihat dari tujuan tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya dan berhak untuk menuntut warga negara yang berada di bawah kekuasaan negara untuk mematuhi peraturan guna pencapaian tujuan negara.

Kajian dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Beberapa hal yang bisa kita kaji antara lain mengenai Hak dan Kewajiban warga negara serta negara; Ideologi, Tata negara dan Sistem pemerintahan; Norma, adat dan kebiasaan masyarakat; Perjalanan sejarah bangsa sebagai refleksi terhadap kondisi kini dan harapan di masa mendatang.

1. Hak dan Kewajiban warga negara serta negara

foto diambil dari http://www.netsains.com

Dalam wacana pendidikan kewarganegaraan, negara dan warga negara diposisikan setara-sejajar. Hubungan keduanya berpegang pada Hak dan Kewajiban.

Negara tidak dibenarkan mendominasi warga negara begitu juga warga negara tidak dibenarkan secara anarkis menjatuhkan negara.

Di Indonesia, hak dan kewajiban keduanya tertuang dalam UUD 1945 mulai dari pasal 27 hingga pasal 34.  Berikut intisari dari pasal-pasal di atas.

Hak Warga Negara Indonesia adalah:

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; Hak membela negara; Hak berpendapat; Hak kemerdekaan memeluk agama; Hak mendapatkan pengajaran; Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial dan lain-lain.

Kewajiban Warga negara Indonesia adalah:

Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan; Kewajiban membela negara; Kewajiban dalam upaya pertahanan negara dan lain-lain.

Hak Negara Indonesia adalah:

Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya; Hak untuk dibela; Hak untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat dan lain-lain.

Kewajiban Negara Indonesia adalah:

Kewajiban untuk menjamin sistem hukum yang adil; Kewajiban mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk warga negara; Kewajiban untuk memberi jaminan sosial dan lain-lain.

Hak dan Kewajiban harus berjalan setara untuk mendorong pencapaian tujuan bangsa dan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Warga akan menuntut pemenuhan hak-haknya dan akan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Warga berhak untuk mengkritisi negara jika tidak memenuhi kewajiban atau jika mengeluarkan peraturan yang tidak mewakili kepentingan warga negara.

Sebaliknya, Negara akan bersikap cerdas dan berorientasi pada rakyat dalam melaksanakan kewajiban serta bersikap arif dan bijak dalam menuntut hak-haknya dan berhak melakukan sanksi jika terdapat warga yang tidak memenuhi kewajibannya.

Negara membuat peraturan atau Undang-Undang yang akan mengikat kehidupan Warga. Untuk itu diperlukan sikap kritis dari Warga dengan memberikan masukan serta koreksi terhadap negara dan peraturan perundang-undangan.

Negara dengan kekuasaannya akan mensosialisasikan Rencana Undang-Undang (RUU) dan menetapkan Undang-Undang (UU) yang sudah disetujui dalam Lembar Negara. Warga mempunyai Hak untuk merespon RUU serta UU khususnya yang tidak memperhatikan kepentingan Warga, dengan cara sebagai berikut:

a. Melalui jalur hukum

Warga dapat melaporkan kepada pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Warga. Saluran yang dapat ditempuh, yaitu melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditindaklanjuti melalui peninjauan kembali secara hukum (judicial review) atas pemberlakuan undang-undang tersebut.

Warga dapat melakukan class action jika dianggap negara telah merugikan atau melanggar kepentingan hidup mereka. Beberapa gugatan class action yang pernah dilakukan masyarakat terhadap negara, antara lain:

- Gugatan class action sekelompok orang yang dicap terlibat dalam G 30 S/PKI oleh negara.

- Gugatan class action 139 tukang becak yang mewakili 5000 tukang becak di Jakarta terhadap negara yang melakukan pelarangan pengoperasian becak di Jakarta.

- Gugatan class action 15 orang yang mewakili 8,3 juta orang korban banjir di Jakarta pada tahun 2002 lalu.

Walaupun tidak banyak yang berbuah kemenangan, namun hukum Indonesia telah menyediakan saluran kepada warga untuk bisa mengkritisi negara lewat jalur legal.

b. Melalui aksi demonstrasi

Jika dianggap jalur hukum menjadi sulit dan berbelit bagi Warga, maka dapat melakukan aktivitas berunjuk rasa atau demonstrasi untuk menyalurkan aspirasinya. Unjuk rasa atau demonstrasi dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 mengenai kemerdekaan berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

c. Melalui opini publik

Opini publik menjadi saluran untuk membangun kepedulian Warga dan membuat negara mendengarkan aspirasi tentang suatu isu. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam membangun opini publik, yaitu dengan cara diskusi, menulis dan mengunakan media massa dalam menginformasikan serta menjelaskan fakta-fakta secara logis.

2.Ideologi , Tata Negara dan Sistem Pemerintahan

Frans Magnis Suseno mengutarakan bahwa ideologi adalah keseluruhan sistem berfikir dan pondasi rohaniah dari aktivitas individu atau kelompok sosial secara terpola yang menimbulkan arti tertentu di masa lampau , kini dan proyeksi di hari esok serta mewarnai corak hubungan antar individu atau hubungan warga dengan negara.

Beberapa konsep ideologi yang ada antara lain Pancasila, Nasionalisme, Marxisme, Kapitalisme, dan lain-lain.

Indonesia merupakan negara yang memiliki faham Pancasila di mana sila-silanya merepresentasikan sifat spiritual, kemanusian, persatuan, musyarawarah, gotong royong dan keadilan sosial.

Dalam perkembangan dan interaksinya dalam era globalisasi, ideologi Pancasila bisa bercampur dengan ideologi-ideologi lain yang mendunia, seperti misalkan Pancasila dapat saja bercampur baur dan berkompromi dengan ideologi Kapitalisme.

Untuk itu, perlu adanya sikap kritis dari warga untuk mencermati tarik-menarik saling mempengaruhi antara ideologi yang satu dengan ideologi-ideologi lainnya.

Tata negara adalah tentang alat-alat/unsur-unsur yang terdapat dalam satu organisasi negara, mulai dari pusat hingga ke unsur negara terendah dan fungsi dari masing-masing alat/unsur serta hubungan satu sama lainnya.

Semua aktivitas alat negara berada di bawah satu garis kekuasaan yang bersubordinasi dari atas ke bawah.

Berdasarkan susunan alat negara, ada dua Bentuk Negara yaitu Negara Kesatuan dan Negara Federasi yang kemudian masing-masing berbentuk Monarki atau Republik.

Menurut Ermaya, pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang berfungsi melakukan upaya mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah keseluruhan kegiatan lembaga atau badan publik dalam menjalankan fungsinya mencapai tujuan bangsa negara.

Beberapa bentuk pemerintahan antara lain Parlementer dan Presidensial.

Beberapa sistem dalam pelaksanaan pemerintahan antara lain Teokrasi; Autokrasi; Demokrasi dan lain-lain.

Indonesia saat ini mengambil Bentuk Negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya terdiri dari 27 provinsi dengan sistem sentralisasi dan kini menjadi 33 provinsi dengan sistem otonomi daerah di mana setiap daerah berhak memberdayakan ekonomi dan pemerintahan masing-masing. Adapun bentuk pemerintahan yang dimiliki adalah Presidensial dengan sistem pelaksanaan secara Demokrasi.

3.Norma, Kebiasaan, Adat istiadat dan Peraturan

Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon yaitu mahluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat.

Dalam kehidupan bersama terjadi interaksi sosial sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing yang didasari Nilai dan Norma; Kebiasaan; Adat Istiadat dan Peraturan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam suku dan etnik tentunya memiliki beragam nilai, norma, kebiasaan dan adat istiadat yang berbaur dalam masyarakat kita. Ada kalanya, warga dari beragam suku tersebut dapat berbaur dan berkompromi dalam bermasyarakat. Ada kalanya, nilai-nilai tersebut berbenturan dan terjadi konflik horisontal di masyarakat.

Sebagai negara yang berkewajiban mengelola ketertiban di masyarakat tentunya perlu mencermati dan bertindak sigap saat terjadi konflik-konflik tersebut agar tak ada dendam karena ketidakadilan yang menghinggapi satu kelompok.

Melalui pendidikan kewarganegaraan ini, kita juga perlu menganalisis sejarah konflik-konflik yang terjadi dan menganalisis sumber penyebabnya sehingga bisa menjadi sebuah pembelajaran.

4. Perjalanan Sejarah Bangsa

Memperhatikan perjalanan sejarah bangsa, warga dapat memahami gigihnya perjuangan membebaskan diri dari belenggu penjajahan hingga menjadi bangsa dan negara merdeka serta mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Selanjutnya semoga warga akan termotivasi berbuat positif untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tata hukum pertama di Indonesia yang meniadakan Hukum Kolonial. Tujuan bangsa negara Indonesia telah dicanangkan dan selalu menjadi tolak ukur dari kondisi kini tentang apakah tujuan bangsa negara Indonesia merdeka sudah diraih dan bagaimana melangkah di hari esok.

Penutup

Menurut Paulo Freire, pentingnya pendidikan kewarganegaraan adalah untuk semakin meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hak dan kewajiban komponen-komponen negara serta berpartisipasi dalam kebaikan jalannya sistem serta tatanan negara untuk menuju bangsa negara yang semakin berkeadilan dan demokratis.

Mengutip pemikiran Mohammad Hatta di muka  Mahkamah Belanda, Den Haag, tahun 1928. “Kami percaya pada masa datang akan kekuatan jiwa bangsa kami. Orang berkata, bangsa ini yang besar di masa lalu tidak mampu berbuat besar di hari esok. Kami ucapkan salam kepada fajar menyingsing, sejarah akan mengucapkan putusan apakah bangsa ini akan naik atau jatuh.  Kami memilih bersama bangsa ini melangkah ke jurusan yang kami kehendaki. Hanya satu tanah yang kami sebut Tanah Air, Ia besar menurut usaha dan usaha itu adalah usaha kami.”

Mudah-mudahan semangatnya bisa kita sambut dengan kesadaran dan upaya untuk peduli terhadap Indonesia dan kondisi bangsa negara di sekitar kita.

(Ditulis oleh Dani Kristianto, diedit oleh Elvi Astuti)

——————————————————————————————–

Daftar Pustaka :

o   Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. & Mustafa Lutfi S.Pd., S.H., M.H. Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2010.

o   Prof. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2006.

o   DR. Muchtar Pakpahan, SH. MA. Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Jakarta. Penerbit Bumi Intitama Sejahtera, 2006.

About these ads
Comments
2 Responses to “Menengok Pendidikan Kewarganegaraan Kita”
  1. Dina Nurul Fitria says:

    Kebetulan anak saya mendapat tugas dari sekolahnya membuat kliping tentang lambang-lambang daerah di Indonesia beserta maknanya. Prasangka baiknya, mungkin dengan tugas ini siswa diharapkan dapat mengenal daerah2 di Indonesia melalui lambang2 daerah ybs. Tapi ya itu, hanya sebatas mengenal, sedangkan tahapan mencintai, kemudian membela bila terdapat ancaman2, saya rasa perlu pengayaan materi bela negara melalui simulasi, permainan, penciptaan tokoh imajinatif kepahlawanan, dll.

    Penciptaan tokoh imajinatif kepahlawanan sangat efektif melekat dalam pemikiran anak2 sekolah dasar-menengah. Tengoklah pada era 90an, Jepang begitu agresifnya memperkenalkan tokoh kepahlawanan sejenis Goggle V, Gaban, Voltus V, Kamen Raider, dll, alhasil generasi yang lahir pada saat itu, yang mana pada usia sekarang di sekitar usia 20an sangat menggandrungi ketokohan pahlawan ala Nippon tersebut. Sedih? Inilah kenyataan :D

    • Iya, setuju banget mbak… Pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak hanya di tahap awareness (knowledge about nation), tetapi harusnya juga harus masuk ke tahap menciptakan sense of belonging. Mungkin perlu dihidupkan lagi kali ya sosok kartun-kartun Indonesia seperti Gundala yang membela rakyat, dan sebagainya :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: